banner-inside-21

Pusat Pengembangan

PUSAT PENGEMBANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Saat ini, tercatat 11 Pusat Pengembangan di FHUB yang masih aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengkajian, dimana masing-masing mempunyai fokus kajian yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut telah bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan LSM baik dalam negeri maupun luar negeri. Pusat-pusat Pengembangan Kajian yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat ini adalah:

NO NAMA KETUA FOKUS KAJIAN
1 Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Ngesti D. Prasetyo, SH., MH Lembaga ini melakukan penelitian, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan advokasi kebijakan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah
2 Pusat Pengembangan Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Budi Santoso, SH., LL.M Memberikan advokasi perburuhan serta melakukan kajian hukum perburuhan terkait dengan permasalahan hubungan industrial
3 Pusat Pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual (PP HaKI) Memberikan konsultasi terkait pengajuan HaKI terhadap penemuan-penemuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Disamping itu juga melakukan kajian terhadap perkembangan hukum HaKI baik pada skala nasional maupuan internasional.
4 Pusat Pengembangan Hukum Agraria (PPHA) Prof. Dr. Suhariningsih, SH. SU. Lembaga ini berkomitmen untuk senantiasa memperjuangkan agraria bagi kesejahteraan bangsa secara adil dan merata. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melaksanakan kajian-kajian ilmiah terkait persoalan agraria, melakukan penelitian serta memberikan pendampingan dan konsultasi agraria bagi masyarakat yang membutuhkan.
5 Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Lembaga ini secara khusus menyelenggarakan kajian hukum yang berwawasan gender. Bentuk kegiatan yang dilakukan cukup beragam, mulai dari mengkaji Peraturan Perundang-undangan, melakukan pendampingan kasus terkait masalah gender, pemberdayaan perempuan, penguatan organisasi perempuan dari tingkat lokal hingga nasional serta melakukan penelitian atas persoalan gender.
6 Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PPHD) Muktiono, SH., M.Phil Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) merupakan tempat para civitas akademika di lingkungan Universitas Brawijaya Malang untuk  berkiprah dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia dan demokrasi yang mempunyai dasar filosofis yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hak asasi manusia dan demokrasi maka PPHD mensinergikan sumber daya yang ada di kampus dengan komunitas-komunitas hak asasi manusia dan demokrasi yang berada di luar kampus baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
7 Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam Mengembangkan kajian dan produk hukum dan kebijakan dalam bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, selain itu juga memberikan pelatihan dan konsultasi dalam pembuatan regulasi serta perencanaan Lingkungan Hidup dan SDA.
8 Pusat Pengembangan Konstitusi Lembaga ini fokus pada Kajian Pengembangan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia serta pemajuan hak-hak konstitusional warga negara berdasar kepada empat pilar : Pancasila, UUD ’45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu juga melakukan penelitian tentang Peraturan Daerah serta memberikan pendampingan dalam pembuatan Peraturan Daerah.
9 Pusat Pengembangan Hukum Pidana dan Kriminologi Dr. Sumiyanto, SH. MH. Lembaga ini menekankan kajian pada ranah Hukum Pidana serta tindak kriminal baik dalam skala nasional maupun internasional, selain juga memberikan pendampingan dan melakukan penelitian.
10 Pusat Pengembangan Perundang-undangan Lembaga ini didirikan untuk memberikan layanan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat, serta melakukan kajian dan pendampingan terkait Perundang-undangan
11 Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal (Centre for Socio Legal Studies) Abdul Madjid, SH., MH Melalui lembaga ini diharapkan lahir kajian hukum multidisipliner, dengan metode pendekatan ilmu sosial yang sejenis semisal, antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi dalam mencoba mencari format hukum yang humanis.