banner-inside-22

DAFTAR PENELITIAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2016-2018

PENELITIAN TAHUN 2018

NO NAMA PENELITI JUDUL
1 Dr. Jazim Hamidi, SH.MH Model Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Adat Baduy Pada Pemilihan Umum Serentak Yang Demokratis
2 Herlin Wijayati, SH.MH Prioritas Penentuan Pembangunan Di Desa Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3 Prof. Dr. Moch. Bakri, SH.MS Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Beriktikat Baik Setelah Terbitnya Sema Nomor 4 Tahun 2016
4 Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. Urgensi Harmonisasi Hukum Persaingan Dan Pembentukan Competition Authority Menuju Pasar Tunggal Asean
5 Dr. Yuliati, S.H.,LLM. Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 27 (3) B Trips Terhadap Perlindungan Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan Dan Hak Atas Varietas Tanaman Di Indonesia
6 M. Zairul Alam, SH.MH Tanggung Jawab Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider) Terkait Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
7 Hikmatul Ula, S.H., M.kn Legalitas Aturan Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Di Negara Prancis Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia
8 Dhiana Puspitawati, S.H., LLM, PhD. Implikasi Yuridis General Provisions On The Archipelagic Sea Lanes Proposal (Gpasl) Terhadap Hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Kepulauan Indonesia
9 Ikaningtyas, S.H.,LLM. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Pada Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Pertahanan Indonesia
10 Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. Harmonisasi Kebijakan Carbon Off Setting And Reduction Scheme For Internasional Aviation (Corsia) Dan Airport Carbon Emission Reporting Tool (Acert) Dalam Hukum Udara Internasional Indonesia
11 Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum Makna Persona Non Grata Dalam Hubungan Antar Negara Dari Prespektif Hukum Diplomatik (Analisis Hubungan Malaysia Dan Korea Utara Pasca Kematian Kim Jong Nam)
12 A.A.A. Nanda Saraswati, S.H., M.H Indikator Penentuan Standar Pengaturan Penodaan Agama Dalam Prespektif Hukum Ham Internasional
13 Yasniar Rachmawati Majid, S.H., M.H. Legalitas Unilateral Declaration Catalonia Sebagai Bentuk Self Determination Dalam Hukum Internasional
14 Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Disrupsi Inovasi Pada Bisnis Transportasi Online Menurut Kajian Hukum Telematika Dan Hukum Pengangkutan Di Indonesia
15 Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H. Batasan Hukum Terhjadap Pengertian Kepentingan Damai (Peaceful Uses) Dalam Outer Space Treaty 1967
16 Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S. Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Malaysia
17 Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn. Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik Secara Online (Studi Perbandingan Indonesia – Singapura)
18 Dr. Indah Dwi Qurbani, SH.MH Urgensi Pembentukan Dan Penataan Desa Adat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Pembentukan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan Pada Kecamatan Pacet)
19 Dewi Cahyandari, SH.MH Penyelesaian Sengketa Peraturan Kebijakan (Beleidregel) Yang Di Keluarkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
20 Ngesti D. Prasetyo, SH.MH Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dprd (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dprd)
21 M. Dahlan, SH.MH Mekanisme Pembubaran Ormas Asing Dalam Mewujudkan Ketertiban Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Untuk Berkumpul Dan Berserikat (Studi Terhadap Uu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat)
22 Fransiska Ayulistya S, S.H., LLM Penolakan Bantuan Kemanusiaan Dari Pbb Oleh Myanmar Dalam Prespektif Hukum Internasional
23 Ria Casmi Arrsa, SH.MH Affective Fallacy Terhadap Kedudukan Hukum Kepala Daerah Sebagai Pemohon Pengujian Uu Terhadap Uud Dari Sudut Pandang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/Aaupb
24 Prischa Listiningrum, SH.LLM Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dpr-Ri Melalui Sistem Petisi Daring
25 Alfons Zakaria, S.H., LLM. Disparitas Putusan Dalam Menentukan Pelaku Utama Tindak Pidana Untuk Pengurangan Pidana Sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor:32/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn. Jkt Dan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2016/Pt.Dki)
26 Ladito Risang Bagaskoro, S.H., M.H. Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Kuhap Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia
27 Eny Harjati, S.H.,MHum. Pemberlakuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kapal Pesiar Asing Yang Diduga Hasil Tindakan Pidana Yang Melintas Di Perairan Indonesia
28 Ardi Ferdian, S.H., MKn. Hak Imunitas Advokat Yang Melakukan Obstruction Of Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 16 Uu Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Putusan Mk No. 26/Puu-Xi/2013)
29 Sholehuddin, S.H., M.H. Urgensi Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
30 Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H. Rekonstruksi Makna Keterangan Saksi Setelah Putusan Mk Nomor 98/Puu-X/2012 Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Pencapaian Keseimbangan Keadilan Bagi Korban
31 Dr. Nurini Aprilianda, S.H., MHum. Pidana Kurungan Sebagai Alternatif Sanksi Pengganti Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Membayar Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana
32 Dr. Istislam, SH.Mhum Perluasan Makna Konsep Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ditinjau Dari Teori Pembentukan Perundang-Undangan
33 Dr. Siti Hamidah, SH.MM Keselarasan Aspek Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pada Sustainable Finance Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam
34 Agis Ardhiansyah, S.H., LLM. Kerugian Kepentingan Nasional Sebagai Salah Satu Penyebab Berakhirnya Perjanjian Internasional (Kajian Terhadap Pasal 18 (H) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional)
35 Amelia Ayu Paramita, S.H., M.H. Analisis Yuridis Pasal 100 Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 Dan Pasal 16 Peraturan Bupati No 26 Tahun 2017 Kabupaten Malang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)
36 Ratih Dheviana P.H., SH.LLM Kesesuaian Pengaturan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Dengan Prinsip Penyelenggaran Jaminan Kesehatan
37 Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Implikasi Yuridis Putusan Mk No. 65/Puu-Viii/2010 Terkait Saksi Testimonium De Auditu
38 Setiawan Wicaksono, SH.MKn Analisis Yuridis Subrogasi Dalam Asuransi Berdasarkan Kuhd Dan Kuhp
39 Shanti Riskawati, SH.MKn Asas Kepastian Hukum Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Di Bidang Konstruksi Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak
40 Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Tanahnya Digunakan Oleh Perseroan Terbatas Dijadikan Sebagai Tempat Usaha
41 Dr. Reka Dewantara, SH.MH Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Financial Technology Terhadap Disruptive Regulasi Di Bidang Keuangan
42 Syahrul Sajidin, SH.MH Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaraan
43 Fitri Hidayat, SH.MH Penafsiran Hakim Terhadap Perwakilan Fasid Dan Perwakilan Batil
44 Dr. Budi Santoso, SH.LLM Analisis Yuridis Kewajiban Pengusaha Untuk Mengupayakan Agar Tidak Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
45 Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.MH Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
46 M. Hamidi Masykur, SH.MKn Conflict Of Norm Tentang Batas Waktu Pengumuman Pendaftaran Tanah Antara Pp Nomor 24 Tahun 1997 Dengan Peraturan Menteri Agraria/Bpnri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ppsl (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
47 Rumi Suwardiyati, SH.MKn Batasan Sehat Jasmani Dan Rohani Terkait Syarat Menjadi Notaris
48 Ibnu Sam Widodo, SH.MH Urgensitas Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar)
49 Amelia Sri Kusumadewi, SH.MKn Pemenuhan Asas Iktikad Baik Kepada Kreditur Akibat Pembuatan Perjanjian Kawin Sepanjang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
50 Prawatya Ido N., SH.MKn Keabsahan Perjanjian Sewa Beli Terhadap Rumah Negara
51 Shinta Puspitasari, SH.MH Urgensi Pemberian Insentif Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Di Daerah (Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
52 Siti Rohmah, M.HI. Menakar Konstitusionalisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: (Studi Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Dan 69/Puu-Xiii/2015)
53 Dr. Moh. Fadli, S.H., MHum. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Masyarakat Baduy : Pembatasan Dan Tuntutan
54 Fines Fatimah, S.H., M.H. Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong/Hoax Sebagai Ancaman Keamanan Nasional
55 Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Eksistensi Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
56 Ranitya Ganindha, SH.MH Batasan Pembuktian Sederhana Dalam Pemeriksaan Perkara Kepailitan
57 Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H. Signifikasi Hukum Adat Sebagai Komponen Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik: Perspektif Pluralisme Hukum
58 Nur Chanifah, S.Pd.I., M.P.d.I Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama (Pai) Integratif-Interkonektif Berbasis Direct Experience Di Universitas Brawijaya Malang
59 Agus Yulianto, S.H., M.H. Implementasi Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi
60 Lutfi Effendi, S.H., MHum. Optimalisasi Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online
61 Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H Perubahan Bentuk Status Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Study Di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar)
62 Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Menggagas Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Evaluasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)”
PENELITIAN KOMPETISI KELOMPOK
1 Dr. Reka Dewantara , SH.MH
M. Hamidi Masykur, SH.M.kn. Ramadhan Putra P, SH.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Apartemen Dalam Transaksi Dengan Sistem Pre Project Selling
2 M. Zairul Alam, SH.MH
Ranitya Ganindha, SH.MH
Cyndiarnis Cahyaning P. SH.
Re-Model Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Minyak Bumi Dan Gas Akibat Habis Kontrak Dalam Kontrak Gross Split Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
3 Alfons Zakaria, SH. LLM.
Ardi Ferdian, SH.MKn.
Churun Ain Nabila Elsyam.
Implikasi Yuridis Putusan Pemidanaan Yang Memutus Di Bawah Ketentuan Pidana Minimum Khusus
4 Dr. Herman Suryokumoro, SH.MS. Nurdin, SH.MHum.
Dianery
Perlindungan Hukum Intergratif Bagi Koperasi Dan Umkm Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi Asean
5 Syahrul Sajidin, SH.MH Dr.
Budi Santoso, SH.LLM
Sinkronisasi Hukum Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Rangka Melindungi Hak Warga Negara (Kajian Yuridis Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
PENELITIAN KELEMBAGAAN
1 Dr. Indah Dwi Qurbani, SH.MH Herlin Wijayati, SH.MH Myta Yustianingsih Budhiardjo Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di Era Otonomi Daerah
2 Dr. Muchamad Ali Safaat, SH.MH Aan Eko Widiarto, SH.M.Hum Sayyidatun Nashuha B “Kriteria Amar Putusan Bersyarat (Conditionally Constitutional/Unconstitutional)
(Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mk Tahun 2003-2017)”
3 Diah Pawestri Maharani, SH.MH
Dr. Moh. Fadli, SH.MH.
Siti Halima Nirnawati Ibrahim
Kebijakan Masive Open Online Courses (Moocs) Sebagai Upaya Antisipasi Disruptive Innovation Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia (Kajian Konvergensi Hukum Teknologi Dan Regulasi Pendidikan Tinggi)
4 Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS
Dewi Cahyandari, SH.MH
Ahmad Siboy
Pemisahan Kewenang Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak
5 Dr. Jazim Hamidi, SH.MH Ibnu Sam Widodo, SH.MH La Ode Munawir, SH.M.Kn Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Dengan Melibatkan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamain Desa (Study Di Desa Wasalabose Kabupaten Buton Utara Dan Desa Tenganan Pagringsingan Karangasem Di Bali)

 

PENELITIAN TAHUN 2017

NO NAMA PENELITI JUDUL
PENELITIAN DPP/SPP DANA PNBP
1 Dr. Iwan Permadi, SH.MHum Model Program Landreform Yang Berkeadilan Sosial
2 Dr.Hanif Nur W.,SH.MHum Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005
3 Dr. Moh.Fadli, SH.MH Makna Pembangunan Menurut Masyarakat Baduy
4 Dhiana Puspitawati,SH.LLM.PHD Analisa Yuridis Pasal 53 Ayat 4 dan Pasal 53 Ayat 12 UNCLOS 1982 Terhadap Eksistensi Hak Lintas Kapal Asing di Alur Timur-Barat Perairan Kepulauan Indonesia
5 Herlin Wijayati, SH.MH Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1A Kota Malang)
6 Dr. Aan Eko Widiarto, SH.MH Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi
7 Dr.Indah Dwi Qurbani, SH.MH Analisis Yuridis Pengaturan Pengelolaan Energi Di Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8 Yasniar Rachmawati M.,SH,MH Pengaturan Kejahatan Terorisme Internasional Dalam Perjanjian Internasional Dengan Tanggung Jawab Integral
9 Dr.Patricia Audrey R,SH.MKn Analisis Prinsip Right Of Self Determination Dalam Referendum Skotlandia
10 Shanti Riskawati, SH.MKn Kajian Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan
11 Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Serentak
12 Hikmatul Ula, SH.MKn Sinkronisasi Protocol On Enhanced Dispute Settlement Mechanism Dengan ASEAN(Harter Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Di Asean)
13 Doni Aditya P.,SH.MH Penggunaan Ruang Angkasa Untuk Kegiatan Militer
14 Lutfi Efendi, SH.MHum Eksistensi Surat Walikota Malang Nomor : 973/571/35.73.405/2017 Tanggal 1 Maret 2017 Perihal Himbauan Pelunasan PBB Tahun 2017
15 Ngesti D.Prasetyo,SH.MH Pergeseran dan Implikasi Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
16 Anindita Purnama N, SH.MH Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Aset Badan Kredit Desa Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
17 Agus Yulianto, SH.MH Efektifitas Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Dengan Kewajiban Setiap Penduduk Memiliki KTP-EL (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
18 Bahrul Ulum A, SH.MH Evaluasi Kinerja Pendapatan Daerah Sebagai Usaha Meningkatkan Kemandirian Daerah (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan No. 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal)
19 Ria Casmi Arsa, SH.MH Penataan Perangkat Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Studi Terhadap Penataan Perangkat Daerah Di Kabupaten Malang)
20 M.Dahlan, SH.MH Model Pengaturan Pengelolaan Sampah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Malang Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
21 Amelia Ayu Paramitha, SH.MH Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
22 Prischa Listiningrum, SH.LLM Implikasi Hukum Pengundangan Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014 Terhadap Upaya Penanganan Bencana Asap di Asia Tenggara
23 Eny Harjati, SH.MH Pertanggungjawaban Pidana Bagi Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
24 Dr.Siti Hamidah,SH.MM Preferensi Jenis Akad Pembiayaan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Berdasar Teori Economic Analysis of Law
25 M.Zairul Alam,SH.MH Tinjauan Yuridis Doktrin Fiksasi Sebagai Syarat Perlindungan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta
26 Nur Chanifah, S.PdI,M,PdI Integrasi Logika Sains Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Timggi
27 Dr.Yuliati,SH.LLM Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait dengan Peredaran Pangan Hasil Rekayasa Genetika di Indonesia
28 Ika Ningtyas,SH.LLM Tanggung Jawab Belanda terhadap Korban Pembantaian Westerling di Makasar pada Tahun 1946-1947 Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
29 Alfons Zakaria,SH.LLM Konsep Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)
30 Solehudin, SH.MH Disharmonisasi Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
31 Prof. Dr. Moh. Bakri, SH.MS Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Atau Tidak Menerima Gugatan Sengketa Tanah Yang Sudah Diterbitkan Sertifikatnya Lebih Dari 5 Tahun
32 Dr. Lucky Endrawati, SH.MH Akibat Hukum Pergeseran Cara Perumusan Delik Korupsi Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 25/PUU-XIV/2016
33 Ardi Ferdian, SH.MKn Analisis Yuridis Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Melarang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan Penangkapan
34 Agis Ardhiansyah, SH.LLM Kekebalan, Keistimewaan, Dan Kemudahan Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Selain Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Vienna Convention 1961 On Diplomatic Relations
35 Dr. Setyo Widagdo, SH.MHum Implikasi Hukum Pengaturan Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Konsistensi Pembagian Muatan Materi Perjanjian Internasional
36 Fines Fatimah, SH.MH. National Security Dan Dikotomi Polri-TNI Dalam Pemberantasan Kejahatan Terorisme di Indonesia
37 Dr.Nurini Aprilianda,SH.MHum Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pengaturan Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pelaku
38 Amelia Sri KD, SH.MKn Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
39 Dr.Budi Santoso,SH.LLM Dasar Pertimbangan Atas Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Yang Materinya Ada Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan
40 A.A.A.Nanda Saraswati,SH.MH Kriteria Penentuan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Sebagai Pembatasan Yang Sah Terhadap Kebebasan Berekspresi Dalam Hukum Internasional
41 Mufatikhatul Farikhah, SH.MH Rekonseptualisasi Pasal 56 (2) RUU KUHP Tentang Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)
42 Ibnu Sam Widodo,SH.MH Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja
43 M. Hamidi Masykur, SH.MKn Pelaksanaa Pasal 7 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)
44 Dr. Reka Dewantara,SH.MH Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.18/16/PBI/2016 Tentang Rasio Loan To Value Kredit Properti Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kredit di Sektor Bisnis Properti (Studi DI PT.Bank Tabungan Negara, TBK Cab.Universitas Brawijaya)
45 Ratih Dheviana PH,SH.LLM Kepastian Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Coordination Of Benefit (COB Bagi Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan
46 Yenny Eta W.,SH.MHUM Implikasi Yuridis Akta 645 Warisan Kebangsaan Malaysia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia
47 Rumi Suwardiyati, SH.MKn Tanggungjawab Perdata Notaris Atas Akta Antidatir
48 Dr. A.Rachmad Budiono,SH.MH Kedudukan Bapak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam
49 Fitri Hidayat, SH.MH Penafsiran Hakim Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Terkait Dengan Penetapan Izin Menikah
50 Syahrul Sajidin, SH.MH Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Terkait Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
51 Ranitya Ganindha,SH.MH Legitimasi Negosiasi Ulang Kontrak Karya Pertambangan Dalam Perspektif Azas Proporsionalitas Dan Pasal 33 UUD NRI 1945
52 Setiawan Wicaksono, SH,MKn Hambatan AEC (Asean Economic Community) Sebagai Komunitas Regional
53 Diah Pawestri M, SH.MH Problematika Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Hukum Perdata Di Indonesia
54 Shinta Puspitasari, SH.MH Pembentukan Pengaturan Tentang Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
55 Setiawan Nurdayasakti, SH.MH Implikasi Hukum Pengaturan Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Untuk Tidak Disiksa Sebagai Non Derogable Rights
56 Rika Kurniaty, SH.MH Analisis Klaim Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Kepulauan Natuna Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional
57 Paham Triyoso, SH.MHum Kendala Jaksa Pada Upaya Mengungkap Dugaan Korupsi Anggaran Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa
58 Faizin Sulistyo, SH.LLM Model Pendekatan Hakim Dalam Memutus Perkara Pornografi Dan Pornografi Anak
59 Djumikasih, SH.MH Asas Asas Hukum Perjanjian Yang Mengandung Dan Mencerminkan Nilai-Nilai Pancasila
60 Muktiono, SH.MPhil Perlindungan Hukum Hak Beragama Dalam Situasi Konflik Bersenjata Di Indonesia
PENELITIAN KOMPETISI KELOMPOK
1 Dr. Aan Eko W, SH.MHum
Dr. M. Ali Safa’at, SH.MH
Mardiyan Wibowo (Mahasiswa)
Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi
2 Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH
Fines Fatimah, SH.MH
Wahidiyah (Mahasiswa)
Pemberatan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana : Studi Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Kejahatan Seksual Yang Berkaitan Dengan Pornografi
3 Dr. Lucky Endrawati, SH.MH
Solehudin, SH.MH
Annaser Lubis Bin Ridwan (Mahasiswa)
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penemuan Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
4 Ranitya Ganindha, SH.MH
Syahrul Sajidin, SH.MH
Aji Ariwibowo (Mahasiswa)
Perusahaan Swasta Nasional Dalam Participating Interest Pada Sektor Usaha Minyak Dan Gas Bumi
5 Eny Harjati, SH.MH
Mufatikhatul Farikhah, SH.MH
Dwi Imroatul (Mahasiswa)
Konsep Pertanggungjawaban Negara Untuk Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Mekanisme Rehabilitasi Dan Restitusi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia
PENELITIAN KELEMBAGAAN
1 Prof.Dr.Suhariningsih, SH.SU
Dr. Sihabudin, SH.MH
Sabrina Mansyuro (Mahasiswa)
Perlindungan Hukum Bagi Anak (Luar Kawin) Atas Hak Konstitusionalnya Dalam Sistem Hukum Keluarga Nasional
2 AAA. Nanda Saraswati, SH.MH
Setiawan Wicaksono, SH.MH
Chalif Rafi Prayogi (Mahasiswa)
Penodaan Agama (Blasphemy) dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Sebagai Pembatasan Kebebasan Berekspresi
3 Dr. Budi Santoso, SH.LLM
Ratih Dheviana PH, SH.LLM
Dyah Alif Suryaningsih (Mahasiswa)
Alternatif Solusi Atas Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
4 Dr.Yuliati, SH.MH
Dr.Hanif Nur W, SH.MH
Mega Ayu Ningtyas (Mahasiswa)
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Yang Jujur, Benar, dan Akurat terkait dengan Posisi Dominan PT.Telkomsel Sebagai Penyedia Jasa Seluler di Indonesia
PENELITI PEMULA DANA BOPTN
1 Ranitya Ganindha, SH.MH Gugatan Citizen Lawsuit Sebagai Bentuk Proteksi Hak Atas Perlindungan Konsumen
2 Adi Kusumaningrum, SH.MH Peta Pengaturan Bidang Politik Dan Pertahanan Keamanan Ruang Udara Indonesia Di Era Liberalisasi Penerbangan Internasional
3 Syahrul Sajidin, SH.MH Urgensi Penerapan Sistem E-Court Dalam Pendaftaran Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri
4 Mufatikhatul Farikhah, SH.MH Kajian Yuridis Asas Legalitas Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia
5 Shinta Puspitasari, SH.MH Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
6 Prischa Listiningrum, SH.LLM Model Pengaturan Sistem Petisi Online Di Indonesia : Gagasan Dan Urgensinya
7 Fitri Hidayat, SH.MH Transaksi Paytren Dalam Hukum Positif Indonesia
8 Fines Fatimah, SH.MH Kebijakan Kriminal Terkait Penanggulangan Kejahatan Terorisme Melalui Program Deradikalisasi
9 Ibnu Sam Widodo, SH.MH Urgensi Ketetapan Status Kepegawaian Sekretaris Desa Dalam Fungsinya Sebagai Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
10 Setiawan Wicaksono, SH.MKn Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama (Antara Sesama Non-Muslim)
11 Dewi Cahyandari, SH.MH Pengadaan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pendidikan Tinggi

 

PENELITIAN TAHUN 2016

NO NAMA PENELITI JUDUL
PENELITIAN DPP/SPP DANA PNBP
1 Dr. Iwan Permadi, SH.Mhum Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Menggarap Lahan Milik Perhutani
2 Nur Chanifah, S.PdI,M,PdI Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI Dalam Memperkuat Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Di Universitas Brawijaya Malang
3 Dr.Yuliati,SH.LLM Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Dengan Iklan Penawaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Yang Menyesatkan (Kajian Yuridis Pasal 10 Huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
4 Faizin Sulistyo,SH.LLM Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber
5 Dr.Hanif Nur W.,SH.MHum Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Industri Mobil Nasional
6 Agis Ardhiansyah, SH.LLM Peluang Penarikan Diri Bagi Negara Perserta Perjanjian Dalam Perjanjian Internasional Yang Tidak Memuat Ketentuan Penarikan Diri (Kajian Piagam Asean Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional)
7 Dr. Reka Dewantara,SH.MH Rekonstruksi Hukum Transformasi Badan Kredit Desa Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif
8 Siti Hamidah,SH.MM Perwujudan Asas Keseimbangan Ke Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah
9 M.Zairul Alam,SH.MH Perbandingan Ketentuan Perlindungan Teknologi Atas Karya Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat Tahun 1996
10 Mufatikhatul Farikhah, SH.MH Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kajian Yuridis Pemaafan Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia)
11 Hikmatul Ula, SH.MKn Harmonisasi Prinsip Most Favoured Nation/Men Dalam General Agreement On Tariffs And Trades/Gatt Dan Asean Trade In Goods Agreement/Atiga Dalam Konteks Regionalisasi Ekonomi
12 Ika Ningtyas,SH.LLM Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Dalam Hukum Internasional
13 Alfons Zakaria,SH.LLM Urgensi Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Peraturan Perundang-Undangan
14 Yenny Eta W.,SH.MHum Perlindungan Hukum Seni Ukir Sumenep Sebagai Upaya Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Tradisional Berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
15 Ardi Ferdian Tindak Pidana Korupsi Sebagai Akibat Perjanjian Kerjasama Jaringan Frekuensi Radio (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 787K/PiD.SUS/2014)
16 Yasniar Rachmawati M.,SH,MH Terorisme Internasional Ditinjau Dari Prinsip Command Responsibility Dan Kedudukannya Dalam International Criminal Court
17 Diah Pawestri M, SH.MH Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Telematika Atas Persyaratan “Manual Book” Dan Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi
18 Doni Aditya P.,SH.MH Perbuatan Negara Yang Melakukan Penginderaan Jauh Terhadap Wilayah Negara Lain Menurut Hukum Ruang Angkasa
19 Rika Kurniaty,SH.MA Peran Dan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Sebagai Sea And Coast Guard Dalam Menjaga Wilayah Perairan Indonesia
20 Adi Kusumaningrum,SH.MH Penetapan Wilayah Udara Dalam Hukum Nasional Dan Implikasinya Bagi Pelanggaran Wilayah Udara Nkri Berdasarkan Prinsip Hukum Udara Internasional
21 A.A.A.Nanda Saraswati,SH.MH Legitimasi Intervensi Kemanusiaan Sepihak (Unilateral Humanitarian Intervention) Dalam Hukum Internasional
22 Lutfi Efendi, SH.MHum Persepsi Dosen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pakaian Dinas Dosen Terkait Dengan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Malang)
23 Dhiana Puspitawati,SH.LLM.PHD Urgensi Pengaturan Keamanan Maritim (National Maritime Security Arrangement) Di Indonesia
24 Drs.Abdul Halim R.,M.Ag Pendidikan Karakter Study Kasus Di Pesantren Firdaus Kota Malang
25 Dr. Abdul Rachmad Budiono Unsur2 Tindak Pidana Dalam Pasal 93 Ayat 1 Huruf F Juncto Pasal 186 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jika Didahului Perselisihan Hubungan Industrial
26 Ratih Dheviana PH,SH.LLM Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pengusaha Untuk Mengikutsertakan Pekerjanya Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
27 Muktiono,SH.MPhil Implikasi Pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 Terhadap Pemerintah Daerah
28 Fines Fatimah, SH.MH. Konsekwensi Pengaturan Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Tentang Hak Tersangka Dan Terdakwa Untuk Didampingi Oleh Penasehat Hukum
29 Ranitya Ganindha,SH.MH Renegosiasi Kontrak Karya Dan Iupk Dari Perspektif Hukum Kontrak Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Kebijakan Hukum Investasi
30 Ngesti D.Prasetyo,SH.MH Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Jalan Sebagai Upaya Pelayanan Publik Yang Cepat
31 Heru Prijanto,SH.MH Urgensi Dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Statue Of International Institute For The Unication Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) Dalam Rangka Pembaruan Hukum Kontrak/Perjanjian Di Indonesia
32 Riana Susmayanti,SH.MH Analisis Terhadap Putusan No.404/PDT/2012/PT.DKI Tentang Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah
33 Dr.Nurini Aprilianda,SH.Mhum Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif
34 Setiawan Wicaksono, SH,MKn Peran Asean Dalam Perlindungan Buruh Migran Pada Masa Komunitas Asean
35 Dr.Ismail Navianto,SH.MH Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Penyidik Antara Polri Dan Badan Narkotika Nasional Tentang Tindak Pidana Narkotika
36 Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Konteks Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia
37 Agus Yulianto,SH.MH Tentang Pemeriksaan Investigasi Terhadap Indikasi Kerugian Negara (Studi Di BPKP Provinsi Jawa Timur)
38 Dr.Patricia Audrey R,SH.MKn Analisa Yuridis Atas Perlindungan Privasi Pelaku Kontrak Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
39 Eny Harjati, SH.MH Kebijakan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika
40 Amelia Sri KD, SH.MKn Persekutuan Perdata Sebagai Bentuk Badan Usaha Yang Dapat Dijalankan Para Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Terhadap Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
PENELITIAN DPP/SPP DANA BOPTN
1 Ibnu Sam Widodo,SH.MH Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
2 Dr.Budi Santoso,SH.LLM Anlisis Yuridis Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Untuk Aparatus Sipil Negara Oleh Pt Taspen
3 Setiawan Noerdajasakti,SH.MH Urgensi Pemberian Wewenang Penghentian Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan Kepada Kpk
4 M. Hamidi Masykur Efektifitas Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Pengembang Terhadap Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
5 Fitri Hidayat,SH.MH Rekonstruksi Alasan Perceraian Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6 Paham Triyoso, SH.MHum Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Terhadap Pemberitaan Pers Yang Melanggar Asas Praduga Tak Bersalah
7 Djumikasih,SH.MHum Alasan Orang Memenuhi Atau Tidak Memenuhi Perjanjian (Studi Di Kota Malang)
PENELITIAN KELOMPOK
1 Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH
Muktiono,SH.MPhil
Ayu Bimo (Mahasiswa)
Sindy Fariska (Mahasiswa)
Membangun Model Sistem Kepegawaian Pemerintah Daerah Yang Responsif Dan Akomodatif Terhadap Eksistensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya) Akomodatif Terhadap Eksistensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2 Ika Ningtyas,SH.LLM
Herman Suryokumoro,SH.MS
Yasniar Rachmawati M,SH.MH
Agatha Christy (Mahasiswa)
Distinction Principle Terhadap Penduduk Sipil Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam
3 Yenny Eta,SH.MHum
Sentot P.Sigito,SH.MHum
Azna Abrory W. (Mahasiswa)
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum, Pelestarian, Dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Seni Ukir Khas Sumenep Sebagai Komoditas Ekspor Unggulan Yang Kompetitif Dalam Era Perdagangan Internasional
4 Dr.Budi Santoso,SH.LLM
Ratih Dheviana PH,SH.LLM
Bayu Nafitri (Mahasiswa)
Alternatif Putusan Untuk Putusan Dipekerjakan Kembali Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja
5 Muhammad Dahlan,SH.MH
Dr.Jazim Hamidi,SH.MH
Muwaffiq (Mahasiswa)
Ansori (Mahasiswa)
Penyelesaian Konflik Aliran Keagamaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Wilayah Madura)
PENELITIAN KELEMBAGAAN
1 AAA.Nanda Saraswati,SH.MH
Setiawan Wicaksono,SH.MKn
Ranitya Ganindha,SH.MH
Andreas S.W (Mahasiswa S1)
Pembatasan Hak Atas Kebebasan Beragama Kajian Perbandingan Hak Atas Hukum Indonesia dan Jerman
2 Dr.M.Ali Safa’at,SH.MH
Aan Eko W., SH.MHum
Fajar Laksono, SH.MH (Mahasiswa S3)
Pola Penafsiran Konsentrasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
3 Dr. Imam Kuswahyono,SH.MHum
Diah Pawestri M.,SH.MH
Yunizar (Mahasiswa S1)
Ni Putu Kompiang (Mahasiswa S1)
Rasionalisasi dan Urgensi Pengadilan Agraria Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Agraria Yang Efektif
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI MELALUI LPPM UB (RISTEKDIKTI)
1 Dr. Jazim Hamidi, SH.MH
Dr. Moh. Fadli, SH.MH
Muh. Faisal Aminuddin, SS.M.Si
Joko Purnomo, S.IP, MA
Membongkar Korupsi Politik Daerah di Jawa Timur (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)
2 Dr. Bambang Sugiri, SH.MS
Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH
Dr. Patricia Audrey, SH.MKn
Ikaningtyas, SH.LLM
Revitalisasi Kapasitas Hakim Pengadilan Agama dalam Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Berperspektif Gender di Jawa Timur
3 Setiawan Noerdajasakti, SH.MH
Dr. Ismail Navianto, SH.MH
Alfons Zakaria, SH.LLM
Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi Terkait Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-Undangan di Indonesia
4 Herman Suryokumoro, SH.MS
Dr. Moh. Ridwan, SH.MS
Agis Ardhiansyah, SH.LLM
Optimalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia yang Berada di Negara yang Sedang Mengalami Konflik Bersenjata
5 Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.MHum
Dr. Budi Santoso, SH.LLM
Ratih Dheviana PH, SH.LLM
Model Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Massal Atas Alasan Bersifat Ekonomi dalam Upaya Mewujudkan Kondisi Hubungan Industrial yang Harmonis