Acara Opening ceremony Constitutional Law Festival 2014 beserta Talk Show Konstitusi yang bertema “Refleksi sebelas tahun mahkamah Konstitusi dalam penegakan konstitusi di Indonesia” berlangsung di Gedung Widyaloka pada Hari Rabu 15 Oktober 2014. Acara Dipandu Oleh moderator Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. itu dihadiri oleh Rektor universitas brawijaya beserta Dekanat dari Fakultas-fakultas Universitas Brawijaya.

Pemukulan gong oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H, M.H. menandai dimulainya event akbar Constitutional Law festival 2014. Acara yang dibuka dengan Tari Legong Keraton asal bali itu dilanjutkan dengan Kuliah Tamu dari Ketua Mahkamah konstitusi.

Kuliah umum disampaikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H, M.H. Berikut pemaparan : “Untuk menjaga kepercayaan rakyat, Mahkamah Konstitusi perlu menjaga independensinya & tata kelola yang transparan.”Ada dua metode dalam penafsiran hukum yaitu Progresif & Non Progresif.” kata beliau mahkamah konstitusi Selama sebelas tahun berdiri Mahkamah Konstitusi mengalami pasang surut sejarah.”

Selama 11 tahun MK bukan hanya sekedar berperan menyelesaikan sengketa Konstitusi, tapi untuk menjamin ketertiban umum. “Konstitusi bukan teks mati yang bukan fosil, tapi harus dinamis sehingga hakim harus membuat konstitusi untuk kepentingan masyarakat kedepan. “Demi kemanfaatan Progresif bisa menafsirkan Undang-Undang di luar maksud Undang-Undang yang tertulis namun tetap dalam norma.”

Konstitusi bukan teks mati yang bukan fosil, tapi harus dinamis sehingga hakim harus membuat konstitusi untuk kepentingan masyarakat kedepan. Selama ini mahkamah konstitusi banyak melakukan pada penafsiran yang progresif. Penafsiran Konstitusi dibagi menjadi dua macam yaitu, backward looking dan forward looking. Adapun Forward looking merupakan penafsiran progresif, merupakan penekanan pada penafsiran sosiologis teleologis dan lebih kemanfaatan hukum. Sedangkan Bakcward looking merupakan penafsiran non progresif yang mengutamakan pada teks, original intent, dan menekankan pada penafsiran gramatikal. “Posisi MK pasca putusan sangat lemah karena tidak ada kekuatan untuk memaksa melaksanakan putusan. Posisi MK yg lemah ini dimanfaatkan oleh beberapa kalangan untuk melemahkan MK.”

Fakta, pertimbangan hukum, konklusi, amar, merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan jika mengkaji dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan upaya paksa dalam memaksa penegakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kekuatan pelaksanaan putusan, posisi MK sangat lemah karena hanya sampai pengetukan palu. Jadi untuk pelaksanaan dari organ negara dan lebih dari 500 sengketa pemilu kepala daerah Kuliah Tamu ini juga membahas Terobosan melakukan pemeriksaan awal dan menggugurkan proposal yang tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan 900 masalah dalam 30 hari.

MK telah mengadili 749 perkara PUU 24 perkara SKLN (sengketa kewenangan lembaga negara), 3 perselisihan sengketa pemilu legislatif MK sebagai pengawal Konstitusi dalam pemeriksaan bukti suatu permasalahan-permasalahan konstitusi tidak melihat dari kuantitas bukti tersebut. Leadership sangat berpengaruh dalam membawa Mahkama Konstitusi menjadi The Guardian of Constitution sekaligus The Guardian of Democracy. Perguruan tinggi bukanlah hanya sekedar mitra melainkan bagian integral dari perjalan sejarah dan perkembangan MK ke depan. lalu acara dilanjutkan penampilan Teater kertas menjadi penutup acara tersebut.