Penelitian

DAFTAR PENELITIAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2010-2013

Sumber Dana : FAKULTAS HUKUM
NO NAMA (Ketua) JUDUL
TAHUN 2010
1 Lutfi Effendi, SH., MHum Efektivitas PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pensiunan (Studi di KPP Pratama Malang)
2 Ngesti D. Prasetyo, SH., MHum. Model Harmonisasi Kedudukan dan Fungsi Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Dengan Pendekatan Existing Legal System
3 Istislam, SH., MH. Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hukum di Kota Malang
4 Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum. Kerangka Hukum Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Responsif (Studi di DPRD Kabupaten Pasuruan)
5 Agus Yulianto, SH.,MH. Pengawasan Terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
6 Ummu Hilmy, SH., MS. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan ke Luar Negeri dalam Proses Penyelesaian Kasus di Kabupaten Malang
7 Budi Santoso, SH.,LLM. Konsepsi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Indonesia dan Malaysia
8 Herlin W. SH., MH. Mekanisme Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kota Malang
9 Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, SH., LLM. Penuntutan Hak Atas Dasar Constructive Dismissal Sebagai Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja
10 Sri Kustina, SH.,CN. Pengawasan dan Penertiban Reklame Insidentil Daluarsa (Studi tentang Peranan Dinas Perijinan Terpadu dan Sistem Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)
11 Iwan Permadi, SH., MH. Transparansi Proses Tukar Guling Tanah (Ruislag) Kaitannya Dengan Sengketa yang Timbul AKIBAT Ruislag Tanah dan Bangunan (Study pada Tanah dan Bangunan yang di Ruislag di Kota Malang)
12 Ikaningtyas, SH., LL.M Tinjauan Mengenai Hak Lintas Damai (Innocent Passage) Dalam Peraturan Perundang-Undangan DI Indonesia
13 Sri Lestariningsih, SH., MHum. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kasus Daur Ulang Wafer Kedaluwarsa Dalam Rangka Perlindungan Hukim Bagi Konsumen (Study di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kab. Sidoarjo dan BPOM Surabaya)
14 Fachrizal Afandi, SH., MH. Disparitas Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)
15 Mudayati, SH.,MH. Prospek Gadai Syariah Dalam Perspektif Nasabah dan Birokrat (Study di Perum Pegadaian Syariah Cabang Dieng dan Landungsari Malang)
16 Lucky Endrawati, SH., MH. Rekonstruksi Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Bagi Kepentingan Terbaik Korban (Studi Tentang Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Dalam Perkara KDRT)
17 DR. A Rahmad Budiono, SH., MH. Kedudukan Serikat Buruh Sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama
18 Ismail Navianto, SH., MH. Perkembangan Konsep dan Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Sebagai Manifestasi HAM Perempuan (Suatu Perbandingan Ius Constitutum dan Constituendum Sebagai Metode Antisipasi Keberlakuan Hukum Pidana Yang Akan Datang)
19 Sentot Prihandajani Sugito, SH., MH. Hubungan Hukum Antara Janji-Janji Pra Kontrak Dan Itikad Baik Dalam Kontrak Waralaba (Studi Hukum Normatif Pada Kontrak Waralaba Kebab Turki)
20 Faizin Sulistio, SH., LLM. Sifat Melawan Hukum Dalam Internet: Kajian Pengaturan Perundangan di Indonesia (Studi Kasus di Kampung Jawa Denpasar Bali)
TAHUN 2011
1 Moh. Fadli, SH., MH. Sistem Kontrol Untuk Membatasi Kecenderungan Eksesif Peraturan Delegasi di Indonesia
2 Muktiono, SH., M.Phil. Implementasi Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Principles of Good Governance) dalam Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur
3 Dimyati, SH., MH. Dampak Pembangunan Ruko Terhadap Eksistensi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2001 (Studi di Ruko Sawojajar Malang)
4 Yuliati, SH., LLM. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta, Penulis dan Peneliti Berkaitan dengan Tindakan Plagiarisme Dalam Karya Seni, Sastra dan Karya Ilmiah di Indonesia (Kajian Yuridis Komparatif atas KUHP, UU Hak Cipta, UU Sisdiknas dan UU Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik)
5 Eny Harjati,SH., MHum. Perempuan dan Narkoba (Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang)
6 Nurini Aprilianda, SH., MHum. Stigmatisasi Anak Sebagai Implikasi Sistem Peradilan Pidana Anak
7 Setiawan Nurdayasakti, SH., MH. Regulasi Ketentuan Hukum Pidana Tentang Recidive
8 Tunggul Anshari SN., SH., MHum. Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dalam Konteks Negara Demokrasi di Indonesia
9 Riana Susmayanti, SH., MH. Urgensi Constitutional Question Dalam Revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Reproteksi Hak Konstitusional Warga Negara
10 Dr. Isrok, SH., MH. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Kehidupan Politik
11 Imam Ismanu, SH., MS. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan (Kajian Yuridis Normatif UU No. 40/2007 dan UU No. 37/2004
12 Indrati, SH., MS. Implementasi Pembayaran Santunan Terhadap Pejalan Kaki Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan PT. Jasa Raharja Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 di Kota Malang
13 Adum Dasuki, SH., MS. Perkawinan Adat Pada Masyarakat Suku Tengger (Studi di Kecamatan Ngadipuro Kabupaten Pasuruan)
14 M. Hisyam Syafioedin, SH. Implikasi Sertifikasi Pada Peningkatan Kualitas Mengajar dan Pendapatan Dosen (Pengkajian Tahap II di Universitas Brawijaya Malang)
15 Yenny Eta Widyanti, SH., MH. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Seni Batik Tulis Pekandangan (Studi Yuridis Empiris Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Melindungi Seni Batik Tulis Pekandangan Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal)
16 Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Unlimited Liability) Pemegang Saham yang Bertindak Sebagai Penanggung (Borg) Perseroan
17 Hanif Nur Widhiyanti, SH., MHum. Analisa Perbandingan Hukum Mengenai Perjanjian Pembentukan Harga (Price Fixing) Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Malaysia: (Dalam Rangka Implementasi ASEAN COMPETITION POLICY DEVELOPMENT)
18 Adi Kusumaningrum, SH., MH. Kajian Yuridis Terhadap Potensi Indonesia Dalam Pengelolaan dan Konservasi Perikanan di Laut Bebas Didasarkan Pada Peraturan Internasional dan Nasional
19 Drs. H. M. Hafit Hamid, MA. Minat Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
20 Drs. Hardowiyono, MSi. Integrasi Sosial Antara Etnik Jawa Denfan Etnik Bali Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi Kasus di Kampung Jawa Denpasar Bali)
TAHUN 2012
1 DR. ABDUL RACHMAD BUDIONO,SH.,MH Makna Perintah sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2 AGUS YULIANTO, SH.,MH Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi di Dipenda/Pasedahan Agung Kab. Badung)
3 ALFONS ZAKARIA, SH.,LL.M Pengaturan Sanksi Pidana dan Penentuan Pihak yang Bertanggung jawab dalam Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Mayantara (cybercrime)
4 BUDI SANTOSO, SH.,LL.M Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi
5 DHIA AL UYUN, SH., MH SINKRONISASI PERATURAN TENTANG OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA (SEBUAH ALTERNATIF SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PAPUA TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA)
6 DHIANA PUSPITAWATI, SH.,LL.M. P.hd URGENSI PENGATURAN SALVAGE (UPAYA PERTOLONGAN DI LAUT) DALAM HUKUM MARITIM INDONESIA
7 DJUMIKASIH, SH.,MH IMPLIKASI YURIDIS DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 46/PUU-VII/2010 TERHADAP AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN
8 FAHRIZAL AFANDI, SH.,S.Psi., SH.,MH MODEL PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI DI POLRESTA MALANG)
9 FAIZIN SULISTIO, SH.,LL.,M REKONSTRUKSI TEORI SUBSOSIALITAS DALAM KRIMINALISASI PERBUATAN PADA PASAL 55 DAN 56 UU AKUNTAN PUBLIK (STUDI PERKARA NO 84/PUU-IX/2011)
10 HERLINDAH, SH.,M.Kn KEDUDUKAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN DI DALAM UUPA DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
11 IKANINGTYAS, SH.,LL.M MEKANISME HYBRID TRIBUNAL SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KEJAHATAN KEMANUSIAAN BERAT DI TIMOR TIMUR PADA 1999
13 MILDA ISTIQOMAH, SH.,MTCP ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN PENYADAPAN (WIRETAPPING) SEBAGAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG TERORISME INDONESIA DAN MENURUT HUMAN SECURITY ACT (HSA) FILIPINA
14 MOH. HAMIDI MASYKUR, SH., M.Kn PERAN STUDENT CENTERED LEARNING (SCL) BERBASIS MEDIAELEKTRONIK CLASSROOM BLOGGING DALAM PENINGKTAN METODE PEMBELAJARAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
15 NGESTI D. PRASETYO, SH.,M.Hum REKONSTRUKSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA
16 RACHMI SULISTYARINI, SH.,MH ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI DASAR TUNTUTAN PERDATA
17 REKA DEWANTARA, SH.,MH PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BIDANG PETERNAKAN MELALUI KREDIT PROGRAM KELOMPOK PETERNAKAN (KKPE) BERDASARKAN SELF REGULATIONPERBANKAN
18 SRI KUSTINAH, SH.,CN PENERBITAN IJIN USAHA PEMONDOKAN KORELASINYA DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 DI KOTA MALANG)
19 SRI LESTARINIGSIH, SH., MH INKONSISTENSI PENGATURAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH JAKSA AGUNG DALAM PASAL 113 UU NO 17 TAHUN 2006 PERUBAHAN ATAS UU NO 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
20 YULIATI, SH.,LL.M DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA ATAS PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA
21 M. ZAIRUL ALAM. SH.,MH PERLINDUNGAN HAK MORAL ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN TANPA IZIN KARYA DIGITAL FOTOGRAFI DENGAN LISENSICREATIVE COMMONS MELALUI MEDIA INTERNET
22 HERMAN SURYOKUMORO, SH.,MS PENANGANAN PENGUNGSI/MIGRAN ILEGAL BERDASARKAN KONVENSI TENTANG STATUS PENGUNGSI 1951 (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KOTA MALANG)
23 MOH. FADLI, SH.,M.HUM REKONSTRUKSI ATURAN JUDICIAL REVIEW BERDASAR ASAS BERPERKARA CEPAT DAN BIAYA MURAH
24 RIANA SUSMAYANTI, SH.,MH URGENSI PENELITIAN SOSIOLOGIS DALAM PENGKAJIAN HUKUM TATA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KONSTRUKTIVISME HUKUM
25 NUR CHANIFAH, S.Pd.I HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT AL QUR’AN (TAFSIR MAUDHU’I ATAS AYAT AL-QUR’AN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA)
Tahun 2013
1 Dr. ABD. RACHMAD BUDIONO, SH., MH PEMBATASAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MENTRI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO 19 TH 2012
2 ADI KUSUMANINGRUM, SH., MH PELAKSANAAN PASAL 5 (1) CHARTER OF THE ASSOSIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION BIDANG JASA ANGKUTAN UDARA DI INDONESIA
3 AGIS ARDHIANSYAH, SH., LL.M STATUS HUKUM ANGGOTA PRIVAT MILITARY COMPANY YANG TERLIBAT DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDESARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
4 ALFONS ZAKARIA, SH., LL.M ALTERNATIF PERUMUSAN PASAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
5 AMELIA SRI K.D., SH., M.Kn SIKRONISASI PENGATURAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN DAN DISPENSASI DALAM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK WANITA ATAS KESEHATAN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU PERKAWINAN,UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU KESEHATAN)
6 BUDI SANTOSO, SH., LL.M PERLINDUNGAN PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS INISIATIF PENGUSAHA BERDASARKANKONVESI ILO NO 158
7 DHIA AL UYUN, SH., MH REFELEKSI PEMBATASAN NEGARA DALAM PERIZINAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA
8 DHIANA PUSPITAWATI, SH.,LL.M.,Ph.D DESENTRALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM KERANGKA PRINSIP NEGARA KEPULAUAN
9 DJUMIKASIH, SH., M.Hum PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN MENURUT BW,HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM RANGKA MENUJU HUKUM PERJANJIAN NASIONAL
10 DONI ADITYA P., SH., MH PENGGUNAAN TEKNOLOGI SATELIT OBSERVASI UNTUK KEGIATAN MILITER MENURUT OUTER SPACE TREATY 1967
11 ENY HARJATI, SH., MH PEMBINAAAN NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA KURANG DARI 1 TAHUN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A MALANG)
12 FAHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH., MH PREPOSISI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN MASYARAKAT YANG MENJAMIN AKSES KEADILAN
13 FAIZIN SULISTIO, SH., LL.M MODEL PENGATURAN PORNOGRAFI DAN SIBER PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA (STUDI PENGATURAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN KANADA)
14 FINES FATIMAH, SH., MH PERTANGGUNGGJAWABAN PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
15 FITRI HIDAYAT, SH., MH EFEKTIFITAS KANTOR SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PATEN BAGI INVENTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (STUDI DI KANTOR SENTRA HKI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG)
16 HANIF NUR W., SH., M.Hum PERBANDINGAN SCOPE KARTEL MENURUT PASAL 11 UU NO 5 TAHUN 1999 DENGAN ARTICLE 101 EUROPEAN UNION TREATY
17 HARU PERMADI, SH PENGGUNAAN ASAS KECERMATAN DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BATU NO 270/75/BA/VII/2012 TANGGAL 7 AGUSTUS 2012 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BATU 2012
18 HERLINDAH, SH., M.Kn REKONSTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE/GUNTAI
19 HERLIN WIJAYANTI, SH., MH HUBUNGAN WAKIL RAKYAT DAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
20 HIKMATUL ULA, SH., M.Kn MODEL PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH MULTINASIONAL CORPORATION DALAM PENGATURAN INTERNASIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) DAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA)
21 IBNU SAM WIDODO, SH., MH HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI SALAH SATU PENOPANG EKONOMI KERAKYATAN
22 IKANINGTYAS, SH., LL.M PERAN PBB DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI TIMOR-TIMUR PADA TAHUN 1999
23 INDAH DWI QURBANI, SH., MH HUBUNGAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
24 Dr. ISMAIL NAVIANTO, SH., MH STRATEGI KEJAKSAAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN KABUPATEN MALANG)
25 Dr. ISTISLAM, SH., M.Hum HARMONISASI PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM UU NO 7 TENTANG PANGAN TERHADP UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
26 Dr. IWAN PERMADI, SH., MH KONSEP ‘ORANG ASING YANG KEHADIRANNYA DAPAT MEMBERI MANFAAT BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL’ DALAM PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA
27 Dr. JAZIM HAMIDI, SH., MH MEMBANGUN BADAN LEGISLASI DAERAH YANG KREDIBEL
28 LUTFI EFENDI, SH., M.Hum PENERAPAN MENGAJAR MELALUI TEKNIK ANALISA FOTO BERITA SEBAGAI SARANA PENINGKATAN NILAI MAHASISWA PESERTA MATA KULIAH PENGANTAR SOSIOLOGI HUKUM FHUB KEDIRI
29 Dr. ISTISLAM, SH., M.Hum HARMONISASI PENGATURAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM UU NO 7 TENTANG PANGAN TERHADP UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
30 MILDA ISTIQOMAH, SH., MTCP ANALISIS YUIDIS TENTANG PUTUSAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN NO 19/PID.SUS.2011/PN.KLT)
31 MOCH. ZAIRUL ALAM, SH., MH KENDALA HUKUM PENGATURAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM HUKUM HAK CIPTA
32 Dr. MOH. FADLI, SH., MH KENDALA DAN SOSLUSI PEMBENTUKAN UU DI BADAN LEGISLASI DPR RI
33 Prof. Dr. MUH. BAKRI, SH., MS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAQAF DI KELURAHAN TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
34 MUH. DAHLAN, SH., MH KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN UU DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
35 NGESTI DWI P., SH., MH KEDUDUKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA NO 9 TAHUN 2006 DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 8 TAHUN 2006 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KELOMPOK MINORITAS
36 NUR CHANIFAH, S.Pd.I., M.Pd.I STRATEGI PENGELOLAAN WAQAF TUNAI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN UMAT (STUDI KASUS DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH MALANG)
37 Dr. NURINI APRILIANDA, SH., MH BENTUK KEGIATAN DIVERSI ANAK DALAM UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
38 PATRICIA AUDREY, SH.,M.Kn PENYELESAIAN SENGKETA ONLINE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU KONTRAK ELEKTRONIK
39 RACHMI SULISTYARINI, SH., MH ANALISIS PASAL 1 UU NO 1 TH 1974 TENTANG PERKAWINAN (KAJIAN YURIDIS PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN)
40 RATIH DHEVIANA P.H., SH, LL.M PENERAPAN DOKTRIN TANGGUNG JAWAB PENGGANTI (VICARIOUS LIABILITY) DALAM HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA (Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Perdata Pengusaha terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pekerja/buruhnya)
41 REKA DEWANTARA, SH., MH DEKONSTRUKSI ASAS DEMOKRASI DAN ASAS EFISIENSI BERKEADILAN DALAM KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA
42 RIANA SUSMAYANTI, SH., MH SIKRONISASI ANTARA KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN(TJSL) DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DENGAN PRINSIP CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)
43 SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH., MH PENGATURAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENANGKAPAN DALAM UU NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAM
44 SETIAWAN WICAKSONO, SH., M.Kn UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN RAKYAT DAN FOLKLORE INDONESIA
45 SHANTI RISKAWATI, SH., M.Kn KEDUDUKAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TH 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DIPENGADILAN
46 SITI HAMIDAH, SH., MM KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN DUA AKAD PADA PERJANJIAN MUDARABAH WAL MURABAHAH
47 Dr. SRI LESTARININGSIH, SH., MH KAJIAN YURIDIS PERUMUSAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA BAGI KORPORASI DALAM PASAL 9 UU RI NO 8 TH 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF KEADILAN
48 ULFA AZIZAH, SH., M.Kn ANALISIS YURIDIS INKONSITENSI HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN DNGAN KETENTUAN PIDANA DALAM RANCANGAN UU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA DIBIDANG PERKAWINAN
49 YASNIAR RACHMAWATI, SH., MH ANALISIS NORMATIF TERORISME INTERNASIONAL SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
50 YENNY ETA W., SH.,M.Hum KAJIAN HUKUM TERHADAP RANCANGAN UU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASAR PASAL 8J CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
51 YULIATI, SH.,LL.M KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 27(3)b TRIPS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN DAN HAK PETANI (FARMERS’RIGHT) DI INDONESIA
52 MILDA ISTIQOMAH, SH.,MTCP ALFONS ZAKARIA, SH.,LL.M KAUSAR DWI KUSUMA (0910113137) OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI CENTRAL AUTHORITY DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SARANA BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DI INDONESIA
53 Dr. BAMBANG WINARNO, SH., MH MOH. ZAIRUL ALAM, SH., MH KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ATAS KARYA CIPTA DIGITAL (DIGITAL WORKS) TERHADAP DOKTRIN FAIR USE; PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA
54 IKANINGTYAS, SH., LL.M NURDIN, SH., M.Hum SETYO WIDAGDO, SH., M.Hum TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI DI SABAH-MALAYSIA YANG TENGAH MENGALAMI KONFLIK BERSENJATA
55 Dr. IWAN PERMADI, SH., MH Dr. ISTISLAM, SH., M.Hum SRI KUSTINAH, SH., CN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM ANAK-ANAK SEKOLAH TERHADAP BAHAYA JAJANAN TIDAK SEHAT (STUDI DI SEKOLAH-SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA MALANG DAN KOTA BATU)
56 Dr. JAZIM HAMIDI, SH., MH MUH. DAHLAN, SH., MH AIRIN LIEMANTO TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT INDIGENOUS RELIGIONS
57 AMELIA S.K.D., SH., M.Kn NGESTI D. PRASETYO, SH., MH METODE PEMBELAJARAN KLINIK BERBASIS KOMUNITAS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN METODE PERKULIAHAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERANCANGAN KONTRAK
58 DHIANA PUSPITAWATI, SH., LL.M., Ph.D LOWEL BAUTISTA, Ph.D YASNIAR, SH., M.Hum “INTERNATIONAL LEGAL IMPLICATIONS OF ARCHIPELAGIC STATE STATUS ON MARITIME SECURITY IN SOUTHEAST ASIA (A Comparison of the Practice of Indonesia and the Philippines)”
Sumber Dana: LPPM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NO NAMA (Ketua) JUDUL KETERANGAN
TAHUN 2010
1 Umu Hilmy, SH., MS Rekonstruksi Legal Reasoning Putusan Hakim tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Malang Raya (Studi Pemaknaan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi Kepentingan Terbaik Korban) Jenis Penelitian Fundamental
2 Umu Hilmy, SH., MS Pengembangan Model Pembelajaran Legislatif Drafting dan Contract Drafting Berbasis Komunitas sebagai Upaya Pemberdayaan Desa di Sekitar Hutan yang Berorientasi pada Pendirian BumDes (Studi di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun)
TAHUN 2012
1 Dr. Jazim Hamidi, SH., MH Pengembangan Environmental Impact Assesment (EIA) sebagai modal pengukuran keberhasilan Otonomi Daerah Strategi Nasional
2 Dr.Muchamad Ali Safa’at Pemodelan Tata Kelola Perlindungan Toko Tradisional berbasis OPERA Framework PHB INSTITUSI BATCH I
3 Dr.Lucky Endrawati,SH., M.Hum Rekayasa Model Pengembangan Laboratorium Budaya Suku-suku Terasing untuk Mewujudkan Miniatur Sistem Pemerintahan Desa yang Baik PHB INSTITUSI BATCH I
4 Dr.Rachmat Safa’at,SH., MSi Rekonstruksi Politik Hukum dan Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah berbasis Social Capital Petani (Studi Kasus pada Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Malang) PHB INSTITUSI BATCH II
5 Dr.Prija Djatmika,SH., MS Rekayasa Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Anak (SPPTuA) Melalui Pendekatan Hukum Responsif PHB INSTITUSI BATCH II
6 Dr.Nurini Aprilianda,SH., M.Hum Desain Pelembagaan Diversi dalam Perkara Anak Berbasis Social Responsibility (Studi pada Tiga Kepolisian Resort Kota/Kab di Jawa Timur) PHB INSTITUSI BATCH II
Sumber Dana: I-MHERE
NO NAMA (Ketua) JUDUL KETERANGAN
TAHUN 2010
1 Umu Hilmy, SH., MS Pengembangan Model Pembelajaran Legislatif Drafting dan Contract Drafting Berbasis Komunitas sebagai Upaya Pemberdayaan Desa di Sekitar Hutan yang Berorientasi pada Pendirian BumDes (Studi di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) Program Research Grant
2 A’an Eko Widiarto, SH., MH Konstruksi Hukum Pengaturan Keamanan Makanan dan Minuman (Rekonstruksi Model Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Makanan dan Minuman dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang) Program Research Grant
3 Siti Hamidah, SH., MM Analisis Strategi Kebijakan tentang Lembaga Pembiayaan bagi Usaha Mikro berdasarkan Social Capital (Studi Kasus pada Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) Program Research Grant
TAHUN 2011
1 Dhia Al Uyun, SH., MH. Model Revitalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Mendorong Regulasi Pupuk Organik Untuk Mendukung Kebijakan Keamanan Pangan Program Research Grant (Kelompok)
2 Yenny Eta, SH., MH. Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Untuk Produk Pangan Kripik Teki Sumenep (Studi Yuridis Empiris Terhadap Pelaku Usaha kecil dan Menengah Kripik Teki di Kabupaten Sumenep Jawa Timur) Program Research Grant (Kelompok)
TAHUN 2012
Sumber Dana: LAIN-LAIN
NO NAMA JUDUL KET
Tahun 2011
1 Siti Hamidah, SH., MM Pengembangan Komoditas/Produk/Jenis KPJU Unggulan Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar BI

Export date : Tue, 23 Sep 2014 2:16:15
Exported from [ http://hukum.ub.ac.id/penelitian-dan-publikasi/hasil-penelitian-2/ ]