banner-inside-11

Community Services

Tri dharma Perguruan Tinggi yang ketiga adalah Pengabdian Masyarakat. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya turut berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Unit dibawah Fakultas yang menjadi koordinator dalam hal pengabdian masyarakat adalah Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UB, yang dalam pelaksanan pengabdian masyarakat dibantu oleh semua civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, termasuk lembaga-lembaga pusat pengembangan hukum yang juga memiliki program kerja pengabdian kepada masyarakat. Bentuk Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan antara lain :

  • Penyuluhan hukum di masyarakat dan di media massa
  • Pemberian bantuan ahli dalam perkara hukum
  • Pemberian Konsultasi Hukum untuk masyarakat
  • Pelaksanaan Gelar Perkara dengan membuat Legal Opini
  • Pendampingan Hukum
  • Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Perundang-undangan

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)
Bentuk Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan BKBH antara lain :

1. Penyuluhan hukum di masyarakat dan di media massa
Penyuluhan hukum yang dilaksanakan meliputi penyuluhan hukum di media elektronik dan penyuluhan hukum dengan terjun kemasyarakat secara langsung. Untuk penyuluhan hukum di media elektronik dilakukanoleh BKBH maupun PPHG beserta PPK dengan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia Malang
2. Pemberian bantuan ahli dalam perkara hukum
Dalam hal proses penegakan hukum, civiitas akademika fakultas hukum juga dipercaya untuk memberikan bantuan kepada instansi penegak hukum sebagai ahli hukum guna memberikan keterangan yang membantu mereka pada proses persidangan
3. Pemberian Konsultasi Hukum untuk masyarakat
4. Pelaksanaan Gelar Perkara dengan membuat Legal Opini
Untuk memperoleh kebenaran formil maupun materiil dalam proses penegakanhukum diperlukan kajian yang komprehensif tentang hukum dari semua prespektifhukum baik pidana, perdata, HTN, HAN maupun HI. Kajian ini dilaksanakan olehBKBH dalam bentuk gelar perkara dengan hasil akhir berupa pembuatan Legal Opini
5. Pendampingan Hukum
Pendampingan dalam proses hukum dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Nonlitigasi dillaksanakan dengan mekanisme mediasi. Dalam hal proses non litigasi BKBHFH UB berhasil menjadi madiator untuk 4 kasus perdata berupa sengketa Gono-gini,waris dan Pemutusan Hubungan Kerja.
6. Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Perundang-undangan
Untuk membuat produk legislasi yang baik, diperlukan sebuah telaah akademik dengan melakukan penelitian yuridis dengan melibatkan para akademisi dan pakar dibidangnya. Telaah akademis sebagai bagian dari proses legislasi ini dilaksanakan oleh PPK FH UB sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

 

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang secara umum disebut dengan nama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program yang ditujukan untuk membekali mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya agar para mahasiswa mampu beradaptasi, mengidentifikasi dan menangani masalah lingkungan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan tetap berdasar pada potensi dalam masyarakat itu sendiri. Lokasi yang dipilih untuk kegiatan PPM tahun 2018 adalah di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan uraian sebagai berikut:

No Desa Dusun
 1. Sumberejo Sumberejo, Jajang, Wonokerto, Aran-Aran, Sumberdewo
 2. Dawuhan Dawuhan, Lesti, Dompyong, Duren, Ngandeng
 3. Karangnongko Nongkosewu, Paras, Karanganyar Lor, Tenggeran, Baran
 4. Jambesari Pabrikan, Sumberjambe, Sumbersari
 5. Karanganyar Gadungan, Karanganyar Kidul, Pancuran, Krajan, Lorkali

Rangkaian kegiatan PPM pada tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 3 Januari hingga 27 Januari 2018 dengan peserta sebanyak 345 mahasiswa yang tersebar di 23 Dusun Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

PPM JANUARI 2018